MATERI BAB 1

1. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua

bentuk, sebagai berikut:

a. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang

langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa,

keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau

penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan

baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.

b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun

rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari

seseorang atau orang ketiga.

2. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang

berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya adalah:

1) Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.

Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya,

sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai

sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa

terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

2) Rendahnya kesadaran HAM.

Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya.

Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi

yang yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul

perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.

3) Sikap tidak toleran.

Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan

tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap

ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi

kepada orang lain.

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong

seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya

sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan kekuasaan

Di masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan

disini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga

bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di masyarakat. Salah

satu contohnya adalah kekuasaan di perusahaan. Para pengusaha yang

tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi

manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong

timbulnya pelanggaran HAM.

2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap

pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran

HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan

menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak

akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas

atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang

bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM

dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

3) Penyalahgunaan teknologi

Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi

bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya

kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus

penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus

tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan

untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab

timbulnya pelangaran HAM. Selain itu juga, kemajuan teknologi

dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif,

misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan

terganggunya kesehatan manusia.

3. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan

langkah-langkah strategis, diantaranya:

a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor

50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-

Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai

dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat

lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian,

penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35

orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan

oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat

dianggkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.

 b. Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan

penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan

perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM.

Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk

menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan

HAM.

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap

pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik

perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian

hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat.

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Disamping itu, berwenang

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga

negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.