MATERI BAB 2

1.a. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya

disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang

berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia

sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia,

Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

b. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan

langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada

negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah

barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan

daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak

dititik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau

yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan

Pulau Nicobar di India.

c. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini

dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati

hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak

hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah

timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah

barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

d. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan

Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor

Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas

wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada

tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi

Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan

wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga

berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan

Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang

meliputi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

2. Oleh karena itu, maka negaramempunyai kewajiban-

kewajiban sebagai berikut:

a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan

alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat.

b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau

di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan

secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan

rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam

menikmati kekayaan alam.

3. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua,

a. Asas ius sanguinis (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang

ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya,

Seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan

negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini,

kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya

tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.

b. Asas ius soli (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan

berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara

B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah

warganegara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak

terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi

4. a. Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai

kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut

asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka

orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat

menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai

kewarganegaraan.

b. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam

kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang

keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negra A yang

menganut asas ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap

sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga mengganggap dia warga

negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

5. Dalam menetukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara

lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:

a. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara

aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)

b. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga

negara tanpa melakukan sutu tindakan hukum tertentu (naturalisasi Istimewa)

6. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu

negara pada dasarnya mempunyai:

a. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel

aktif)

b. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

7. Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam

penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

a. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang

berdasarkan keturunan,bukan bersasarkan negara tempat dilahirkan.

b. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan

seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas

bagi anak-anak seseuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.

c. Asas kewarganegraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu

kewarganegaraan bagi setiap orang.

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan

kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang.

8. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain;

c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya

sendiri, dengan ketentuan:

                                             1) telah berusia 18 tahun ;

                                             2) bertempat tinggal di luar negeri;

d. masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden;

e. masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan

    dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara

    Indonesia;

f. mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau

    bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri;

g. turut serta dalam pemilihan seseuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu

    negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya;

h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat

    yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku

    dari negara lain atas namanya;

9. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:

a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh

dan untuk kepentingan seluruh rakyat.

b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya

pertahanan.

c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.